BAB IX BEA METERAI - UIN Alauddin Makassar
materai yang dipungut menurut bab XII dari Aturan Bea Meterai 1921 modal yang terdiri dari saham-saham itu tidak termasuk, akan tetapi tidak melebihi saldo positif dari perbedaan multiplikasi aktif dan pasif, yang diperdapat dari perhitungan nilai perusahaan dari bagianan- Diskusi Keabsahan Surat Pernyataan Tanpa Meterai yang ... Aug 17, 2011 · Terjadi diskusi menarik dengan salah seorang dosen kita (dari Fak Hukum) di salah satu sudut GDI, topiknya seputar keabsahan surat pernyataan
UU Nomor 13 Tahun 1985 ttg Bea Materai What students are saying As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share … Penggolongan pajak, jenis pajak, tarif pajak, dan sanksi ... Bea Materai UU Nomor No 13 Tahun 1985 menggantikan UU Bea Materai Lama (aturan Bea Materai 1921) Pajak Bumi dan bangunan UU No 12 Tahun 1985 UU No 12 Tahun 1994. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan UU No 20 Tahun 2000 Uu No 21 Tahun 1997. Pajak Daerah Dasar Hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah Soal Pilihan Berganda - Smk [d477ep3pkd42] 5. Asas Domisili diterapkan dalam a. UU Bea Meterai. b. UU Pajak Penghasilan khususnya Wajib Pajak Dalam Negeri. c. UU Pajak Penghasilan khususnya Wajib Pajak Luar Negeri.. d. UU Pajak Pertambahan Nilai e. UU Pajak Bumi dan Bangunan 6. Yang termasuk Pajak Daerah Tk II adalah: a. Pajak Kendaraan Bermotor b. PBB Pertambangan c. Pajak Restoran. d
6. Dasar Pengenaan Bea Meterai adalah jumlah atau nilai yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung Bea Meterai yang terutang menggunakan tarif persentase tertentu dari suatu nilai (ad valorem). 6. Pihak Yang Terutang adalah pihak yang dikenakan Bea Meterai dan wajib melunasi membayar Bea Meterai yang terutang. 7. (PDF) Modul Bea Materai Pajak | budi gunawan - Academia.edu Academia.edu is a platform for academics to share research papers. BEA MATERAI - Universitas Negeri Yogyakarta OBJEK BEA MATERAI •Objek BM: Dokumen yaitu kertas yang berisikan tulisan yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan, kenyataan bagi seseorang dan pihak-pihak yang berkepentingan. •Pengenaan Bea materai bukanlah pada perbuatan hukumnya melainkan pada ada atau tidaknya dokumen yang dibuat untuk membuktikan adanya perbuatan itu. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN … (1) Bea Materai ditetapkan sekurang-kurangnya sepuluh rupiah. (2) Pembulatan bea Materai sebanding yang diatur dalam bab-bab yang berikut sepanjang mengenai pembulatan yang kurang dari lima rupiah, dilakukan ke atas, sehingga jumlah bea Materai tersebut merupakan pergandaan dari lima rupiah". III. A.
Prinsip umum dari bea materai adalah bea materai dikenakan atas dokumen, satu dokumen hanya satu terhutang bea materai dan rangkap bea materai sama dengan aslinya. 2. Pada hakekatnya objek untuk bea materai adalah dokumen yang dipakai oleh masyarakat dalam lalu lintas hukum. Besarnya tariff bea materai hanya ada dua yaitu Rp 6.000,00 (enam ribu Ini Penjelasan Dirjen Pajak Soal Perubahan Tarif Bea ... Jan 25, 2017 · "Dengan demikian dapat kami tegaskan bahwa tarif Bea Meterai di tahun 2015 belum akan mengalami perubahan," jelasnya seperti dikutip dalam keterangan tertulis, Kamis (2/7/2015). Pemerintah dan DPR direncanakan baru akan membahas perubahan Undang-Undang Bea Meterai di tahun 2015 ini, termasuk mengenai perubahan tarif bea meterai. Undang-Undang Perubahan Dan Tambahan Aturan Bea Materai ... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN ATURAN BEA MATERAI 1921 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa tarip-tarip dalam Aturan Bea Materai 1921, yang masih berlaku dewasa ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan harga, sehingga perlu diadakan perubahan dan tambahan. SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S – 247/PJ/2017 KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK _____ 14 Juli 2017 SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S - 247/PJ/2017 TENTANG STRATEGI PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK DARI PENJUALAN BENDA METERAI DIREKTUR JENDERAL PAJAK, Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak dari penjualan Benda Materai dan sehubungan dengan maraknya …
Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini
